KITAB SUCI +Deuterokanonika |
|
| Katekismus Gereja Katolik |
|
|
| Kan. 1019 §1 | Pemimpin tinggi tarekat religius klerikal bertingkat kepausan atau serikat klerikal hidup kerasulan bertingkat kepausan berwenang memberikan surat dimisoria untuk tahbisan diakonat dan presbiterat kepada bawahan-bawahannya yang menurut konstitusi telah diterima secara kekal atau definitif pada tarekat atau serikat itu.
| | Kan. 1019 §2 | Penahbisan semua calon lain dari tarekat atau serikat apapun diatur oleh hukum yang berlaku bagi klerus sekular, dengan dicabut kembali indult manapun yang telah diberikan kepada para Pemimpin.
| | Kan. 1020 | Jangan diberikan surat dimisoria jika belum diperoleh semua kesaksian serta dokumen-dokumen, yang dituntut oleh hukum menurut norma kan. 1050 dan 1051.
| | Kan. 1021 | Surat dimisoria dapat dikirimkan kepada Uskup manapun yang memiliki kesatuan dengan Takhta Apostolik, terkecuali hanya kepada Uskup yang berlainan ritus dari ritus si calon, tanpa indult apostolik.
| | Kan. 1022 | Uskup penahbis, setelah menerima surat dimisoria yang legitim, jangan melangkah lebih lanjut ke penahbisan jika tidak terbukti dengan jelas keaslian surat itu.
| | Kan. 1023 | Surat dimisoria dapat diberi pembatasan-pembatasan atau dicabut kembali oleh si pemberi atau penggantinya, tetapi sekali diberikan tetap berlaku meskipun hak si pemberi telah terhenti.
| | Kan. 1024 | Hanya pria yang telah dibaptis dapat menerima penahbisan suci secara sah.
| | Kan. 1025 §1 | Agar tahbisan presbiterat atau diakonat dapat diberikan secara licit, dituntut bahwa calon, setelah menjalani masa probasi menurut norma hukum, memiliki kualitas-kualitas yang semestinya, menurut penilaian Uskupnya sendiri atau Pemimpin tinggi yang berwenang, tidak terkena suatu irregularitas dan halangan, dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai norma kan. 1033-1039; selain itu ada dokumen-dokumen yang disebut dalam kan. 1050 dan telah dilakukan penyelidikan yang disebut dalam kan. 1051.
| | Kan. 1025 §2 | Selain itu dituntut agar, menurut penilaian Pemimpin yang berwenang tersebut, ia dinilai bermanfaat bagi pelayanan Gereja.
| | Kan. 1025 §3 | Uskup yang menahbiskan bawahannya sendiri, yang diperuntukkan bagi pelayanan keuskupan lain, harus pasti bahwa calon tahbisan itu akan digabungkan dalam keuskupan itu.
|
<< >>
|
