Kalender Liturgi hari ini
Kitab Hukum Kanonik
KITAB SUCI +Deuterokanonika
: - Pilih kitab kitab, masukan bab, dan nomor ayat yang dituju
Katekismus Gereja Katolik
No. : masukkan no. katekismus yang dikehedaki,( 67, 834 / 883-901)
SEJARAH PAUS

Ensiklik & Surat Paus

Dokumen KV 2

No: masukkan no. yang dikehedaki - 0 (nol) untuk melihat daftar isi-(catatan kaki lihat versi Cetak) 

Kitab Hukum Kanonik
CODE OF CANON LAW
Kitab Hukum Kanonik
www.imankatolik.or.id
Cari Kata dalam Kitab Hukum Kanonik
www.imankatolik.or.id
Nomor:
masukkan no. kanon yang dikehedaki, misalnya 3, 67, 834 atau 883-901
Kata:
masukkan kata yang akan dicari untuk
menunjukkan no. kanon

Kan. 1051Untuk penyelidikan tentang kualitas yang dituntut dalam diri calon tahbisan, hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan berikut:
10 hendaknya ada surat keterangan dari rektor seminari atau rumah pembinaan mengenai kualitas yang dituntut untuk tahbisan yang akan diterima, yakni ajaran yang benar dari si calon, kesalehan yang sejati, moral yang baik, kecakapan untuk melaksanakan pelayanan; demikian pula sesudah diadakan pemeriksaan seperlunya, surat keterangan tentang keadaan kesehatan fisik dan psikis;
20 Uskup diosesan atau Pemimpin tinggi, agar dapat melakukan penyelidikan dengan baik, dapat menggunakan sarana-sarana lain yang ia nilai berguna menurut keadaan waktu dan tempat, seperti surat-surat kesaksian, penerbitan atau informasi-informasi lain.

Kan. 1052 §1Agar Uskup yang dengan haknya sendiri memberikan penahbisan dapat melaksanakannya, haruslah baginya pasti bahwa dokumen-dokumen yang disebut dalam kan. 1050 itu benar-benar ada, dan sesudah diadakan penyelidikan menurut norma- norma hukum, yakin bahwa kecakapan calon telah teruji dengan argumen-argumen yang positif.

Kan. 1052 §2Agar Uskup dapat melangkah lebih lanjut untuk menahbiskan bawahan orang lain, cukuplah bila surat dimisoria menyatakan bahwa dokumen-dokumen itu ada, bahwa penyelidikan telah dilakukan menurut norma hukum, dan bahwa ada kepastian mengenai kecakapan calon; jika calon itu adalah anggota suatu tarekat religius atau serikat hidup kerasulan, surat dimisoria itu harus juga menerangkan bahwa calon itu telah diterima secara definitif dalam tarekat atau serikat, serta adalah bawahan Pemimpin yang memberikan surat.

Kan. 1052 §3Meskipun dalam semua hal itu tidak ada hambatan, jika atas alasan-alasan tertentu Uskup masih ragu-ragu apakah calon cakap untuk menerima tahbisan, janganlah ia menahbiskannya.

Kan. 1053 §1Seselesainya tahbisan, nama tiap-tiap orang yang ditahbiskan dan pelayan yang menahbiskannya, tempat dan tanggal penahbisan, hendaknya dicatat dalam buku khusus yang harus disimpan dengan cermat pada kuria tempat penahbisan, dan semua dokumen tiap- tiap penahbisan hendaknya dipelihara secara cermat.

Kan. 1053 §2Kepada setiap orang yang ditahbiskan, Uskup penahbis hendaknya memberikan surat keterangan otentik mengenai penahbisan yang telah mereka terima; jika mereka ditahbiskan oleh Uskup luar dengan surat dimisoria, keterangan itu hendaknya disampaikan kepada Ordinarisnya sendiri untuk dibuat catatan penahbisan dalam buku khusus yang harus disimpan dalam arsip.

Kan. 1054Ordinaris wilayah, jika mengenai klerus sekular, atau Pemimpin tinggi yang berwenang, jika mengenai bawahannya sendiri, hendaknya mengirim berita mengenai setiap penahbisan yang telah dilaksanakan kepada pastor paroki tempat mereka dibaptis, agar hal itu dicatat dalam buku baptis menurut norma kan. 535, § 2.

Kan. 1055 §1Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Kan. 1055 §2Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.

Kan. 1056Ciri-ciri hakiki (proprietates) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak-dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.

Kan. 1057 §1Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun.

Kan. 1057 §2Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengan- nya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.

<<   >>