KITAB SUCI +Deuterokanonika |
|
| Katekismus Gereja Katolik |
|
|
| Kan. 1257 §1 | Semua harta benda milik Gereja universal, Takhta Apostolik atau badan-badan hukum publik lain dalam Gereja, adalah harta benda gerejawi dan diatur oleh kanon-kanon berikut dan juga statuta masing-masing.
| | Kan. 1257 §2 | Harta benda badan hukum privat diatur oleh statutanya sendiri, tidak oleh kanon-kanon ini, kecuali secara jelas dinyatakan lain.
| | Kan. 1258 | Dalam kanon-kanon berikut, dengan sebutan Gereja dimaksudkan bukan hanya Gereja universal atau Takhta Apostolik, melainkan juga badan hukum publik manapun dalam Gereja, kecuali dari konteks pembicaraan atau dari hakikat perkaranya tampak lain.
| | Kan. 1259 | Gereja dapat memperoleh harta benda dengan semua cara yang adil baik menurut hukum kodrat maupun menurut hukum positif, sama seperti yang diperbolehkan bagi semua orang lain.
| | Kan. 1260 | Gereja mempunyai hak asli untuk menuntut dari umat beriman kristiani apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuannya yang khas.
| | Kan. 1261 §1 | Adalah sepenuhnya hak umat beriman kristiani untuk memberikan harta benda demi kepentingan Gereja.
| | Kan. 1261 §2 | Uskup diosesan wajib memperingatkan umat beriman mengenai kewajiban yang disebut dalam kan. 222, § 1, dan mendesaknya dengan cara yang tepat.
| | Kan. 1262 | Umat beriman hendaknya mendukung Gereja dengan bantuan-bantuan yang diminta dan menurut norma-norma yang dikeluarkan oleh Konferensi para Uskup.
| | Kan. 1263 | Adalah hak Uskup diosesan, sesudah mendengarkan dewan keuangan dan dewan imam, mewajibkan untuk membayar pajak yang tak berlebihan bagi kepentingan-kepentingan keuskupan, badan- badan hukum publik yang dibawahkan olehnya, sepadan dengan peng- hasilan mereka; bagi orang-perorangan dan badan-badan hukum lain ia dapat mewajibkan pungutan luar biasa dan tak berlebihan hanya dalam kebutuhan yang amat mendesak dan dengan syarat-syarat yang sama, dengan tetap berlaku undang-undang serta kebiasaan-kebiasaan partiku- lar yang memberikan kepadanya kewenangan-kewenangan lebih besar.
| | Kan. 1264 | Kecuali ditentukan lain dalam hukum, pertemuan para Uskup provinsi bertugas:
10 menentukan tarif untuk tindakan kuasa eksekutif yang mem- berikan kemurahan atau untuk pelaksanaan reskrip dari Takhta Apostolik, yang harus disetujui oleh Takhta Apostolik itu sendiri;
20 menentukan sumbangan pada kesempatan pelayanan sakramen- sakramen dan sakramentali.
|
<< >>
|
