KITAB SUCI +Deuterokanonika |
|
| Katekismus Gereja Katolik |
|
|
| Kan. 1276 §1 | Ordinaris harus mengawasi dengan seksama pengelolaan semua harta benda milik badan-badan hukum publik yang dibawahkan padanya, dengan tetap berlaku dasar-dasar legitim yang memberi kewenangan cukup besar kepadanya.
| | Kan. 1276 §2 | Dengan memperhitungkan hak-hak, kebiasaan-kebiasaan legitim serta situasi, para Ordinaris hendaknya mengatur seluruh urusan pengelolaan harta benda gerejawi dengan mengeluarkan instruksi- instruksi khusus, dalam batas-batas hukum universal dan partikular.
| | Kan. 1277 | Untuk mengambil tindakan-tindakan pengelolaan yang menurut keadaan ekonomi keuskupan termasuk lebih penting, Uskup harus mendengarkan nasihat dewan keuangan dan kolegium konsultor; tetapi membutuhkan persetujuan baik dewan tersebut maupun kolegium konsultor, untuk mengambil tindakan-tindakan pengelolaan luar biasa, kecuali dalam kasus-kasus yang secara khusus ditegaskan dalam hukum umum atau dalam piagam fundasi. Namun, Konferensi para Uskup harus menentukan tindakan-tindakan mana yang harus dianggap pengelolaan luar biasa.
| | Kan. 1278 | Selain tugas-tugas yang disebut dalam kan. 494, § 3 dan § 4, kepada ekonom dapat dipercayakan oleh Uskup diosesan tugas-tugas yang disebut dalam kan. 1276, § 1 dan 1279, § 2.
| | Kan. 1279 §1 | Pengelolaan harta benda gerejawi berada pada orang yang langsung memimpin badan yang memiliki harta itu, kecuali ditentukan lain oleh hukum partikular, oleh statuta atau kebiasaan yang legitim, dan dengan tetap berlaku hak Ordinaris untuk campur tangan dalam kasus kelalaian pengelola.
| | Kan. 1279 §2 | Dalam pengelolaan harta benda badan hukum publik, yang dari hukum atau piagam fundasi atau statutanya sendiri tidak memiliki pengelolanya sendiri, Ordinaris yang membawahkan badan hukum itu hendaknya mengangkat orang-orang yang cakap untuk masa tiga tahun; mereka itu dapat diangkat lagi oleh Ordinaris.
| | Kan. 1280 | Setiap badan hukum hendaknya mempunyai dewan keuangan atau sekurang-kurangnya dua penasihat, yang membantu pengelola dalam melaksanakan tugasnya menurut norma statuta.
| | Kan. 1281 §1 | Dengan tetap berlaku ketentuan-ketentuan statuta, para pengelola tidak dapat dengan sah mengambil tindakan- tindakan yang melampaui batas-batas serta cara-cara pengelolaan biasa, kecuali sebelumnya telah memperoleh kewenangan dari Ordinaris, yang diberikan secara tertulis.
| | Kan. 1281 §2 | Dalam statuta hendaknya ditetapkan tindakan-tindakan yang melampaui batas serta cara pengelolaan biasa; namun jika mengenai hal itu statuta tidak menyebutkan sesuatu, adalah wewenang Uskup dio- sesan, setelah mendengarkan nasihat dewan keuangan, untuk menetap- kan tindakan-tindakan itu bagi badan-badan yang dibawahkan padanya.
| | Kan. 1281 §3 | Kecuali apabila dan sejauh tidak menguntungkan dirinya, badan hukum tidak wajib bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan secara tidak sah oleh para pengelola; tetapi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pengelola secara tidak legitim tetapi sah, badan hukum sendiri akan bertanggungjawab, dengan tetap ada hak pengaduan atau rekursus terhadap pengelola yang telah mengakibatkan kerugian.
|
<< >>
|
