KITAB SUCI +Deuterokanonika |
|
| Katekismus Gereja Katolik |
|
|
| Kan. 1673 §1 | Di Setiap keuskupan hakim instansi pertama untuk kasus-kasus nulitas perkawinan, yang tidak dikecualikan secara jelas oleh hukum, adalah Uskup Diosesan, yang dapat melaksanakan kuasa yudisialnya secara pribadi atau melalui orang lain sesuai dengan norma hukum.
| | Kan. 1673 §2 | Uskup hendaknya membentuk bagi keuskupannya pengadilan diosesan untuk kasus-kasus nulitas perkawinan, dengan tetap berlaku fakultas bagi Uskup tersebut mengajukannya kepada pengadilan diosesan atau interdiosesan lain yang lebih dekat.
| | Kan. 1673 §3 | Kasus-kasus nulitas perkawinan direservasi bagi kolegium tiga hakim. Kolegium ini harus diketuai oleh seorang hakim klerikus selebihnya dapat juga awam.
| | Kan. 1673 §4 | Uskup moderator, jika tidak dapat membentuk pengadilan kolegial dalam keuskupan atau dalam pengadilan terdekat yang sudah dipilih menurut norma §2, hendaknya mempercayakan kasus-kasus kepada hakim klerikus tunggal yang sedapat mungkin dibantu oleh dua asesor yang teruji hidupnya, ahli dalam pengetahuan hukum atau kemanusiaan, yang disetujui oleh Uskup untuk tugas tersebut; hakim tunggal tersebut berwenang, kecuali nyata lain, melaksanakan fungsi-fungsi yang diperuntukkan pada kolegium, yakni sebagai ketua atau ponens.
| | Kan. 1673 §5 | Pengadilan instansi kedua demi sahnya harus kolegial, sesuai dengan ketentuan §3.
| | Kan. 1673 §6 | Dari pengadilan instansi pertama dilakukan banding kepada pengadilan metropolit instansi kedua, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1438 kan. 1439 dan kan. 1444.
|
<< >>
|
