Kalender Liturgi hari ini
Kitab Hukum Kanonik
KITAB SUCI +Deuterokanonika
: - Pilih kitab kitab, masukan bab, dan nomor ayat yang dituju
Katekismus Gereja Katolik
No. : masukkan no. katekismus yang dikehedaki,( 67, 834 / 883-901)
SEJARAH PAUS

Ensiklik & Surat Paus

Dokumen KV 2

No: masukkan no. yang dikehedaki - 0 (nol) untuk melihat daftar isi-(catatan kaki lihat versi Cetak) 

Kitab Hukum Kanonik
CODE OF CANON LAW
Kitab Hukum Kanonik
www.imankatolik.or.id
Cari Kata dalam Kitab Hukum Kanonik
www.imankatolik.or.id
Nomor:
masukkan no. kanon yang dikehedaki, misalnya 3, 67, 834 atau 883-901
Kata:
masukkan kata yang akan dicari untuk
menunjukkan no. kanon

Kan. 1680 §1Pihak-pihak yang merasa dirugikan, demikian juga promotor iustitiae dan defensor vinculi memiliki hak untuk menyatakan keberatan terhadap putusan nulitas atau banding melawan putusan itu menurut ketentuan kan. 1619 - kan. 1640.

Kan. 1680 §2Dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum untuk banding dan pelaksanaannya, dan juga setelah akta peradilan diterima oleh pengadilan instansi yang lebih tinggi, hendaknya dibentuk kolegium hakim, ditentukan defensor vinculi dan pihak-pihak diingatkan untuk mengajukan catatan-catatan dalam waktu yang ditentukan; lewat batas waktu tersebut, seandainya banding nampak jelas akan sungguh tertunda-tunda, pengadilan kolegial hendaknya mengukuhkan dengan dekretnya putusan dari instansi sebelumnya.

Kan. 1680 §3Apabila banding diterima, harus diproses dengan cara yang sama seperti pada instansi pertama dengan penyesuaian seperlunya.

Kan. 1680 §4Jika pada tingkat banding diajukan dasar baru (novum) untuk nulitas perkawinan, pengadilan dapat menerimanya dan mengadilinya seperti pada instansi pertama.

Kan. 1681Apabila satu putusan eksekutif sudah ditetapkan, kapan pun dapat diajukan gugatan baru perkara kepada pengadilan tingkat ketiga sesuai dengan norma kan. 1644, dengan menambahkan bukti-bukti baru dan berat atau agumentasi dalam batas waktu daluwarsa 30 hari mulai dari pengajuan sanggahan.

Kan. 1682 §1Sesudah putusan yang menyatakan nulitas perkawinan menjadi eksekutif, pihak-pihak yang perkawinannya dinyatakan tidak sah dapat melangsungkan perkawinan baru, kecuali dilarang oleh larangan yang dicantumkan pada putusan itu sendiri atau yang ditetapkan oleh Ordinaris Wilayah.

Kan. 1682 §2Segera setelah putusan itu dilaksanakan, Vikaris Yudisial harus memberitahukan putusan itu kepada Ordinaris Wilayah tempat perkawinan telah dirayakan. Ia kemudian harus mengusahakan agar secepat mungkin nulitas perkawinan serta barangkali larangan-larangan yang ditetapkan itu dicatat dalam buku perkawinan dan baptis.

Kan. 1683Uskup Diosesan sendiri berwenang mengadili perkara-perkara nulitas perkawinan dengan proses singkat setiap kali :
10 permohonan diajukan oleh kedua pasangan atau oleh satu dari mereka dengan persetujuan yang lain;
20 keadaan perkara-perkara dan orang-orang, didukung oleh kesaksian-kesaksian atau sarana-sarana, tidak menuntut suatu penyelidikan atau pemeriksaan yang lebih akurat, dan menunjukan nulitas yang nyata.

Kan. 1684Surat-gugat yang diajukan untuk proses lebih singkat, selain syarat-syarat yang disebutkan kan. 1504, haruslah :
10 menyatakan secara singkat, utuh dan jelas fakta-fakta yang mendasari permohonan;
20 menunjukan bukti-bukti yang dapat langsung dikumpulkan oleh hakim;
30 memperlihatkan dokumen-dokumen dalam lampiran yang mendasari permohonan.

Kan. 1685Vikaris Yudisial, yang dengan dekretnya menentukan rumusan keraguan, setelah menunjuk instruktor dan asecor, hendaknya mengundang semua yang harus hadir untuk melaksanakan sessi yang tidak lebih dari tiga puluh hari menurut norma kan. 1686.

Kan. 1686Instruktor, hendaknya sedapat mungkin dalam satu sessi mengumpulkan bukti-bukti dan menentukan batas waktu limabelas hari untuk pemaparan catatan-catatan yang membela ikatan dan pembelaan bagi pihak-pihak, jika ada.

Kan. 1687 §1Setelah menerima akta, Uskup Diosesan sudah melakukan konsultasi dengan instruktor dan asesor, dan dengan mempertimbangkan catatan defensor vinculi dan pembelaan bagi pihak-pihak, bila ada, jika mencapai kepastian moral atas nulitas perkawinan, menurut keputusan. Kalau tidak, hendaknya mengirimkan perkara itu untuk proses biasa.

Kan. 1687 §2Teks utuh putusan, disertai alasan-alasannya, hendaknya di sampaikan sesegera mungkin kepada pihak-pihak.

Kan. 1687 §3Melawan putusan Uskup, banding diberikan kepada metropolit atau kepada Rota Romana; jika putusan dikeluarkan oleh metropolit, banding diberikan kepada sufragan yang lebih tua; dan melawan putusan Uskup lain yang tidak mempunyai otoritas lebih tinggi dibawah Paus, banding diberikan kepada Uskup yang dipilih sendiri secara tetap.

Kan. 1687 §4Jika banding nampak jelas akan sungguh tertunda-tunda, metropolit atau Uskup yang disebut dalam §3, atau Dekan Rota Romana, hendaknya menolaknya dari awal dengan dekretnya; namun jika banding diterima, hendaknya perkara dikirim untuk penyeledikan biasa pada tingkat kedua.

Kan. 1688Setelah menerima permohonan yang diajukan menurut norma kan. 1676, Uskup Diosesan atau Vikaris Yudisial atau hakim yang ditunjuk, dapat menyatakan nulitas perkawinan dengan suatu putusan, dengan melewatkan tindakan-tindakan resmi proses biasa, tetapi sesudah memanggil pihak-pihak serta dengan campur tangan defensor vinculi, jika dari dokumen yang tak tergoyahkan oleh bantahan atau keberatan apapun nyata secara pasti mengenai adanya halangan yang menggagalkan atau mengenai cacat forma yang legitim, asalkan nyata juga kepastian yang sama bahwa dispensasi tidak diberikan, atau bahwa kuasa hukum tidak memiliki mandat yang sah.

Kan. 1689 §1Melawan pernyataan itu defensor vinculi, jika dengan arif berpendapat bahwa cacat yang disebut dalam kan. 1688 atau tentang tidak adanya dispensasi itu tidak pasti, harus mengajukan banding kepada hakim instansi kedua; kepadanya akta harus dikirim, dan hakim itu harus diberitahu secara tertulis bahwa ini mengenai proses dokumental.

Kan. 1689 §2Pihak yang merasa berkeberatan tetap berhak penuh untuk mengajukan banding.

Kan. 1690Hakim instansi kedua dengan campur-tangan defensor vinculi dan dengan mendengarkan pihak-pihak, hendaknya memutuskan dengan cara yang sama seperti disebut dalam kan. 1688, apakah putusan itu harus dikukuhkan, atau perkara harus diperiksa menurut proses hukum yang biasa; dalam hal demikian ia hendaknya mengirim kembali perkara itu kepada pengadilan instansi pertam.

Kan. 1691 §1Dalam putusan, pihak-pihak hendaknya diperingatkan mengenai kewajiban-kewajiban moral atau juga sipil yang dengan kuat mengikat mereka satu terhadap yang lain dan terhadap anak, tentang sustentasi dan pendidikannya yang harus diberikan.

Kan. 1691 §2Perkara-perkara untuk menyatakan nulitas perkawinan tidak dapat ditangani dengan proses perdata lisan sebagaimana diatur dalam kan. 1656 - kan. 1670.

Kan. 1691 §3Dalam hal-hal lainnya sejauh menyangkut prosedur, kecuali hakikat perkara menghalanginya, haruslah diterapkan kanon-kanon mengenai peradilan pada umumnya dan peradilan perdata biasa, dengan tetap harus ditetapi norma-norma khusus mengenai perkara-perkara status pribadi dan perkara-perkara yang menyangkut kebaikan umum.

Kan. 1692 §1Perpisahan pribadi pasangan yang sudah dibaptis, kecuali untuk wilayah-wilayah khusus telah ditentukan lain secara legitim, dapat ditetapkan dengan dekret Uskup diosesan atau putusan hakim menurut norma kanon-kanon berikut.

Kan. 1692 §2Dimana keputusan gerejawi tidak memberikan efek sipil, atau jika diperkirakan bahwa putusan sipil tidak akan berlawanan dengan hukum ilahi, Uskup dari keuskupan tempat kediaman pasangan, dengan mengingat keadaan khusus, dapat memberi izin untuk menghadap pengadilan sipil.

Kan. 1692 §3Jika perkaranya juga menyangkut efek yang semata-mata sipil dari perkawinan, hakim hendaknya berusaha, dengan tetap mengindahkan ketentuan § 2, agar perkara tersebut sejak semula dibawa ke pengadilan sipil.

<<   >>